Lesson Learned Dari Kota Detroit Bagi Pemerintah Daerah

Drs. H. Bambang P. Sumo, MA

                                           Pemerhati Masalah Sosial, Politik dan Budaya

Bagi yang pernah tinggal di Amerika Serikat (AS) pasti akan tercengang ketika menerima berita kalau Kota industri seperti Detroit bisa mengalami kebangkrutan yang amat fatal, karena rasanya ketika penulis tinggal di AS terasa semua dikelola teramat rapi  dan baik, termasuk public services dikelola denga

n sangat baik dan semua hal berjalan sesuai dengan koridor aturan yang ada, serta masyarakatnya juga sangat menghormati hukum. Tapi siapa sangka Kota Detroit di negara bagian Michigan yang terkenal sebagai kota pusat industri otomotif untuk merk-merk terkenal seperti Ford, GM dan Chrysler di Amerika Serikat mengalami kebangkrutan. Kota ini terbelit hutang yang sangat besar USD 18,5 milyar atau sekitar 185 triliun bila memakai kurs USD 1= Rp. 10.000 tapi kalau memakai kurs rupiah yang sekarang melemah ke Rp 11.000 maka nilainya akan bertambah besar. Saking besarnya hutang tersebut, pemerintah Kota Detroit tidak sanggup lagi membayarnya, dan selanjutnya tanggal 18 Juli lalu secara resmi mengajukan status pailit ke Pengadilan Federal Amerika Serikat. Bangkrutnya Detroit telah menyebabkan pelayanan publik sangat terganggu, dan akibatnya kota ini menjadi kota hantu karena lampu penerangan kota mati, kriminalitas naik drastis, hanya sepertiga ambulan yang berfungsi, pelayanan darurat menurun, angka pengangguran meningkat sangat luar biasa, sehingga menyebabkan ratusan ribu penduduk kota pindah ke kota lain yang lebih menjajikan. Padahal tadinya Detroit merupakan kota urban yang bersinar yang dipenuhi gedung pencakar langit, pabrik dan perumahan mewah. Ini semua gara-gara mismanajemen dan skandal korupsi yang melilit di tubuh pemerintah Kota Detroit. Keadaan seperti ini bisa saja menimpa pemerintah daerah di negara kita, mengingat banyak pemerintah daerah dikelola dengan cara-cara yang serampangan dan melanggar banyak peraturan yang ada. Ini terbukti dengan makin banyaknya kepala daerah yang terlibat skandal korupsi yang masuk penanganan KPK.

Mismanajemen   

Baru-baru ini mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo alias Foke menyindir Gubernur DKI penggantinya Joko Widodo atau popular dengan nama Jokowi, dengan mengatakan hati-hati dengan penggunaan anggaran untuk Jakarta supaya tidak seperti Detroit yang bangkrut. Program-program Jokowi tentu tidak akan membangkrutkan Jakarta sepanjang tetap berpegang pada koridor dan peraturan yang telah ditetapkan, juga bila DPRD berfungsi dengan normal dan baik maka pengawasan dan control akan berjalan melalui ruang legislatif. Demikian pula stakeholders lainnya pasti juga akan ikut mengawasi, karena Propinsi DKI Jakarta merupakan ibukota negara. Di pihak lain pemerintah daerah lainnya di Indonesia, tidak akan mengalami kebangkrutan seperti Detroit bila tidak terjadi mismanajemen dan para kepala daerah tidak berlaku seperti cowboy yang menghambur-hamburkan keuangan daerah, dan menumpuk hutang di luar kemampuan daerah. Ini bisa terjadi bila terjadi perselingkuhan alias hanky panky antara eksekutif dan legislatif. Meskipun sebetulnya peraturan tentang keuangan daerah telah memberi rambu-rambu yang jelas, bahwa pemerintah daerah tidak dapat begitu saja berhutang untuk menutup deficit anggarannya tanpa melalui persetujuan DPRD, dan bila ada persetujuan dari dewan maka jumlah hutang yang diperbolehkanpun sudah diatur atau dibatasi oleh undang-undang.

Pelajaran yang baik

Semakin banyak kepala daerah, gubernur, bupati dan walikota, yang berurusan dengan hukum karena menyalahgunakan keuangan daerah. Ada indikasi karena ingin supaya bisa kembali modal setelah menghabiskan uang milyaran dari kantongnya untuk meraih jabatan tersebut melalui Pemilukada/Pilkada, ataupun terkait dengan anggaran untuk pencitraan politik melalui bantuan sosial alias bansos. Ini semua sudah barang tentu dapat menguras keuangan daerah, dan seringkali mereka tidak menyadari kalau ini dapat membuat pemerintah daerah gulung tikar. Bangkrutnya Kota Detroit bisa menjadi pelajaran yang baik atau lesson learned bagi pemerintah daerah supaya  mereka mengelola daerahnya dengan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, sehingga wilayahnya bisa tumbuh baik dan kesejahteraan rakyatnya meningkat. Sekarang yang banyak dialami di berbagai daerah adalah terjadi stagnasi pembangunan, karena APBD-nya tersedot untuk membayar tunjangan dan honor-honor pejabat dan pegawainya yang melebihi jumlah anggaran pembangunan. Ini bisa kita lihat betapa sangat besarnya tunjangan dari pejabat daerah setingkat gubernur, bupati, walikota, sekda, para  kepala dinas yang melebihi para pejabat dan pejabat negara di tingkat pusat. Padahal pendapatan daerahnyapun sangat kecil. Konsekuensinya  pelayanan publik terseok-seok dan pembangunan infrastruktur tertinggal serta juga pembangunan sektor-sektor lainnya.  Dengan sendirinya daerah tersebut menjadi tidak menarik bagi investor untuk menanamkan modalnya ke wilayah tersebut, apalagi bila diimbuhi dengan biaya perijinan (di luar biaya resmi/perda) yang sangat tinggi yang diminta para kepala daerah baik secara langsung maupun melalui anak buahnya. Ini membuat investor bisa lari, dan dengan tidak adanya investasi dengan sendirinya memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah dan mempersempit lapangan pekerjaaan. Dan ujung-ujungnya kesejahteraan masyarakatnya rendah dan angka kemiskinan dan pengangguran tinggi. 

Membangkitkan Rasa Hormat Terhadap Kebhinekaan

Drs. H. Bambang P. Sumo, MA

Pemerhati Masalah Sosial, Politik dan Budaya

 

Kita baru saja usai memperingati 68 tahun kemerdekaan negara ini, lepas dari negeri yang terjajah menjadi negeri yang merdeka dan berdaulat. Sejarah telah mencatat dengan tinta emas perjuangan para pahlawan bangsa  yang bahu membahu berjuang melawan penindasan para penjajah tanpa berhitung untung rugi atau tanpa pamrih dan tidak membedakan dari mana asal muasal, agama dan suku.  Mereka semua bersatu padu mengusir penjajah melalui jalan masing-masing. Dan berkat perjuangan para pendahulu kita itu pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia menjadi negara yang berdaulat  memiliki wilayah dan pemerintahan sendiri. Sejak masa kemerdekaan  berbagai  tantangan dan goncangan terhadap negara yang kita cintai ini terus terjadi, dari masa RIS sampai Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi yang semua penuh dengan gejolak. Masalah utama dari semua ini karena adanya keberagaman atau kebhinekaan dari rakyat Indonesia yang belum tuntas terintegrasi dan terakomodasi. Bahkan semenjak Orde Reformasi yang bergulir  pada tahun 1998 seiring dengan lengsernya Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaan, bukannya memperkuat kohesi masyarakat Indonesia, tapi justru meningkatkan semangat kedaerahan dan kesukuan, dan menjauh dari semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Padahal semangat UUD 1945 mengatakan bahwa setiap warganegara Indonesia berhak untuk tinggal dan bekerja dimanapun di wilayah negara ini. Tetapi kenyataannya sekarang di daerah-daerah banyak sekat-sekat primordialisme dibentangkan. Nasionalisme dan keindonesiaan dari masyarakat dan elite politik, elite masayarakat, maupun elite birokrasi di daerah makin luntur menjadi lebih mementingkan ego kedaerahan, kelompok ataupun kerabat.

 Peliknya Multikultur

Para kolega yang berasal dari berbagai negara ataupun expatriate yang datang di Indonesia seringkali terkagum-kagum begitu mengetahui bahwa negeri ini memiliki ribuan pulau dengan berbagai suku bangsa serta ribuan bahasa daerah. Mereka menyatakan kekaguman dengan menyatakan betapa sulitnya mengelola keberagaman atau kebhinekaan tersebut, karena pemerintah di negerinya tidak menghadapi situasi multikultur  atau keberagaman yang sedemikian pelik seperti di Indonesia, yang tentu saja akan mempengaruhi aspek-aspek sosial, politik, budaya, ekonomi, hankam dan sebagainya. Oleh karena itu bila situasi seperti ini tidak dikelola dengan baik tentu akan dapat menimbulkan friksi dan perpecahan bangsa. Hal ini seringkali muncul bila terjadi benturan-benturan kepentingan, seperti bentrokan antar suku, antar komunitas, antar wilayah,  antar kelompok, antar organisasi massa, antar kampung. Ini semua seringkali disebabkan masih kuatnya unsur SARA. Dari hari ke hari sikap yang cenderung mengarah ke SARA ini tidak makin melembut tapi makin mencuat dengan dibungkus berbagai kepentingan dan kemasan yang kelihatan lebih canggih. Dalam situasi politik yang makin menghangat seperti sekarang ini karena menjelang Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, maka  benturan-benturan itu kemungkinan akan banyak terjadi di berbagai wilayah. Belum lagi Pemilukada baik untuk Gubernur ataupun Bupati/Walikota akan banyak mengeksploitasi kelompok-kelompok multikultur dengan penduduk asli.

Mengelola Keberagaman

Negeri kita tercinta dibangun berdasar kondisi kebhinekaan atau dengan melalui pondasi keberagaman masyarakat yang memiliki cita-cita yang sama untuk mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia. Semenjak awal sudah disadari betul oleh “founding fathers” kita yang mendirikan negeri ini dan mendeklarasikan Soempah Pemoeda pada tahun 1928. Keindonesiaan dan nasionalisme inilah yang harus terus kita bina, pertahankan dan tumbuhkan ke segenap insan Indonesia. Setiap orang harus menyadari bahwa meskipun kita berbeda dari sisi asal wilayah, etnik, agama, status sosial dan beragam perbedaan lainnya, tapi harus tetap diingat  bahwa kita adalah orang Indonesia dan sama-sama memiliki negeri ini. Itulah jiwa nasionalisme. Seperti orang Amerika Serikat, meskipun berasal dari berbagai bangsa tapi dengan bangga mereka menyebut dirinya sebagai Americans. Seperti juga orang Thailand, suatu saat sewaktu sedang menghadiri workshop yang diselenggarakan oleh POPIN-ESCAP di Bangkok, penulis menjumpai suatu situasi yang menurut penulis merupakan suatu hal yang luar biasa. Pada waktu sedang berjalan dari hotel ke tempat workshop, penulis melewati sebuah instansi pemerintah yang sedang melaksanakan upacara. Pada saat itu terdengar dinyanyikan lagu kebangsaan Thailand, dan orang Thailand yang sedang berjalan di trotoar di depan instansi tersebut langsung berhenti dengan sikap sempurna sampai lagu kebangsaan tersebut selesai dinyanyikan. Situasi seperti ini saya kira sulit atau bahkan tidak mungkin dijumpai di Indonesia.

Sekarang ini yang menjadi pekerjaan rumah kita adalah bagaimana meningkatkan nasionalisme dan mengelola keberagaman atau kebhinekaan bangsa ini. Ini semua bisa dimulai dari lingkungan terkecil keluarga sampai di lembaga-lembaga pendidikan sejak dini. Bagaimana semenjak kanak-kanak diajarkan cinta tanah air dan juga menghormati keberagaman yang ada di sekitar kita. Kita harus bisa “build bridges” yang menghubungkan perbedaan antar etnik, antar agama, antar status sosial dan sebagainya dan membangun pemahaman bersama (common understanding) serta sikap saling menghormati secara lintas budaya. Disamping itu perlu terus-menerus agar masyarakat meningkatkan sensitivitas lintas budaya yang bisa secara efektif meningkatkan cultural awareness, cross-cultural understanding, serta bisa menumbuhkan respon dan sikap positif terhadap hal-hal yang dilakukan anggota budaya yang lain (Yook, 2013). Melalui peningkatan sensitivitas lintas budaya ini diharapkan masing-masing individu atau masyarakat/komunitas akan memiliki pengetahuan yang lebih baik terhadap budaya yang lain, memiliki informasi yang lebih akurat tentang budaya lain, serta mengurangi stereotype. Bila semua ini bisa dijalankan dengan baik dan semua pihak mendukung serta memiliki keinginan untuk hidup secara harmonis, maka semangat kebangsaan, nasionalisme dan konflik sosial, konflik rasial dan etnik bisa hilang dari bumi Indonesia, dan tentu saja kita akan menjadi bangsa yang besar, kuat dan modern.

Balsem Hanya Jadi Penghangat, Tidak Mengurangi Kemiskinan

Balsem Hanya Jadi Penghangat, Tidak Mengurangi Kemiskinan

Drs. H. Bambang P. Sumo, MA

Pemerhati Masalah Sosial, Politik dan Budaya

Program Balsem atau BLSM yaitu Bantuan Langsung Sementara Masyarakat yang merupakan program kompensasi kenaikan harga BBM atau sebenarnya merupakan jelmaan baru dari BLT atau Bantuan Langsung Tunai, menuai banyak kritik karena banyak yang tidak tepat sasaran sekaitan dengan data masyarakat miskinnya dari Badan Pusat Statistik yang amburadul. Akibatnya banyak pimpinan wilayah dari Lurah, Camat dan juga Walikota/Bupati yang sewot karena banyak masyarakat miskin di daerahnya tidak mendapat kucuran Balsem. Malahan ada yang menolak mentah-mentah untuk menyalurkannya dan tidak urung Gubernur DKI Jakarta Jokowi pun tidak setuju karena dianggap tidak mendidik. Menurut Jokowi sebaiknya bukan program seperti ini yang diinginkan tetapi program yang sifatnya produktif dan membuat masyarakat mau berusaha.

Data Miskin

Kalau bicara masalah data, data apapun, di negeri ini dari semenjak jaman Orde Baru sampai jaman Reformasi tidak ada benarnya, masih tetap amburadul. Data tentang kemiskinan misalnya, bisa dimiliki beberapa instansi yang celakanya datanya tidak sama, masing-masing instansi dengan parameter sendiri mengumpulkan datanya sendiri. Untuk data impor atau ekspor, data hasil pertanian juga setali tiga uang, tidak ada yang sama.  Meskipun sekarang ini berdasarkan undang-undang yang ada BPS lah yang menjadi leading sektor untuk data. Namun demikian ternyata BPS masih kedodoran dalam akurasi data. Konon dari dulu sampai sekarang ada yang namanya data politik, data perencanaan dan data riil. Tergantung kepentingannya, mau mengajukan program atau kegiatan maka yang disebut data perencanaan ada kecenderungan digelembungkan supaya bisa mendapat anggaran yang berlebih. Kalau bicara tentang kemiskinan datanya cenderung diperkecil, sehingga bisa dianggap kemiskinan sudah berhasil  diturunkan. Belum lagi kalau kita bicara data kependudukan, dimana pemerintah masih dipusingkan dengan adanya data ganda penduduk yang cukup besar karena masih banyak penduduk yang mendaftarkan dirinya ke beberapa wilayah tapi belum sempat dihapus setelah terlaksananya program E-KTP dari Kementerian Dalam Negeri. Permainan data statistik di Indonesia ini cukup membingungkan banyak pihak, karena masing-masing lembaga mengklaim kalau datanya yang paling valid. Ketidakakuratan data rumah tangga miskin menyebabkan banyak program kemiskinan menjadi tidak tepat sasaran, misalnya Raskin, Balsem dan program lainnya.

Program Simtomatis

Program Balsem yang diberikan kepada rumah tangga sasaran setiap dua bulan sekali atau sebesar Rp 300 ribu (sebulan Rp 150 ribu), sebenarnya cukup lumayan bagi mereka yang masuk kategori sangat miskin. Balsem paling tidak bisa menjadi penghangat atau obat dari rasa pusing menghadapi beban hidup, atau sifatnya simtomatis. Simtomatis yang hanya mengobati rasa sakit tapi tidak mengobati penyebab rasa sakitnya. Dengan program-program yang sifatnya simtomatis, seperti Balsem, Raskin, Jamkesmas, bansos, tidak akan dapat mengurangi angka kemiskinan. Penduduk miskin akan tetap banyak tanpa ada dukungan program-program yang secara struktural bisa mengangkat harkat hidup mereka, atau program yang mampu meningkatkan pendapatan keluarga miskin secara berkelanjutan, bukan program yang sifatnya periodik atau ad hoc. Pemerintah dan perusahaan-perusahaan melalui  program Corporate Social Responsibility  serta lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya dapat mendisain program yang dapat meningkatkan pendapatan para keluarga miskin, khususnya yang menyasar para anggota keluarga miskin, apakah kepala keluarganya (khususnya yang menganggur), istrinya, atau anak-anaknya untuk berwirausaha secara produktif melalui permodalan dan magang serta pelatihan ketrampilan sederhana yang dapat digunakan untuk mencari penghasilan dengan mudah. Bisa juga mereka dilatih untuk pekerjaan-pekerjaan sederhana yang tidak memerlukan keterampilan atau pendidikan yang tinggi. Hal ini mengingat tidak setiap orang bisa berwirausaha atau juga berdagang.

  
Jumlah Penduduk Makin Meledak

Bertambahnya jumlah penduduk Indonesia semakin mengkhawatirkan, setiap tahun bertambah sekitar 3,5 juta atau setara penduduk Singapore. Jumlah penduduk Jakarta saja yang sekitar 10 juta sudah setara dengan setengah penduduk Australia yang punya penduduk 20 juta. Sekarang ini Negara kita telah terbebani penduduk sebanyak 240 juta, dengan kualitas penduduk yang sangat rendah. Rata-rata pendidikan masyarakat Indonesia belum sampai pada level lulus SMA atau sederajat, rata pendidikan nya masih SMP plus. Dengan kondisi yang memprihatinkan tersebut, dengan sendirinya tingkat kesejahteraan masyarakat kitapun sudah bisa ditebak. Beban berat inilah yang ditanggung negara kita tercinta. Bisa kita bayangkan, dengan penduduk yang sebesar itu berapa fasilitas pendidikan, kesehatan, transportasi, perumahan, perkantoran, infrastruktur, pasar, dan sebagainya yang harus kita sediakan. Setiap tahun terus bertambah, tidak heran kalau pemerintah juga kedodoran melayani pemudik lebaran yang akan mudik ke Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, yang diperkirakan ada 9,5 juta pemudik dari DKI Jakarta dan sekitarnya. Bagaimana kita lihat setiap hari kemacetan lalu lintas di Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia yang setiap tahunnya bertambah parah, karena tidak pernah ada solusi, sedangkan jumlah penduduk terus bertambah. Bagaimana ribuan penduduk miskin yang antre BLSM sampai terinjak-injak seperti di Tangerang belum lama ini. Ini semua akibat jumlah penduduk yang makin tidak terkendali, akibatnya kemiskinan pun semakin susah pula dikendalikan karena rendahnya SDM dari penduduk itu sendiri. Akhirnya seperti lingkaran setan, dimana keluarga miskin menghasilkan anak-anak yang tidak berpendidikan, dan anak-anak tersebut nantinya akan memproduksi generasi yang demikian juga. Oleh karena itu pengendalian jumlah penduduk harus ditangani dengan sangat serius oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sekarang ini program ini banyak diabaikan oleh pemerintah pusat dan daerah karena dipandang tidak penting, karena manfaaatnya tidak dapat langsung dilihat dan dirasakan dalam periode 5 tahun jabatan politik.

Published in Banten Ekspres Juli 2013

Mengejar Mimpi Dunia Pendidikan Kita

Mengejar Mimpi Dunia Pendidikan Kita

Drs. H. Bambang P. Sumo, MA

Pemerhati Masalah Sosial, Budaya, dan Politik – Tinggal di Jakarta

Bersamaan dengan Hari Pendidikan Nasional di bulan Mei ini justru dunia pendidikan tertampar dengan citra buruk. Hiruk pikuk masalah kurikulum baru tahun 2013 belum usai, tapi telanjur tenggelam oleh pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang kacau balau dan berdampak terhadap mundurnya seorang pejabat eselon 1 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada 11 provinsi yang mengalami penundaan UN karena bahan UN belum selesai dicetak, lebih celaka lagi bahan UN yang sudah selesai dicetak banyak mengalami masalah  dalam distribusinya. Akibatnya di beberapa daerah pada saat peserta UN-nya sudah siap tetapi soal UN-nya tidak kunjung datang. Disini yang menjadi biang kerok carut-marutnya pelaksanaan UN tahun 2013 ini adalah masalah pencetakan soal UN dan masalah distribusinya. Seharusnya masalah teknis semacam ini tidak perlu terjadi bila perencanaan, persiapan, pelaksanaan pencetakan dan distribusinya terus-menerus dimonitor dan mendapat pengawasan yang ketat. Tampaknya sistem pengawasan internalnya tidak jalan, setiap jenjang kepemimpinan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hanya menyerahkan pada pejabat/staf yang ada di level di bawahnya tanpa mengecek langsung setiap tahapan pekerjaan. Di pihak lain kompetensi percetakannya juga diragukan. Sebetulnya dengan adanya Kurikulum Baru 2013 dan UN ini, pemerintah ingin mengejar mimpi di dunia pendidikan yaitu peningkatan kualitas pendidikan, meskipun pemerataan pendidikan saja bagi warga masyarakat kita masih belum tercapai. Lalu bagaimana kita bisa mengejar kualitas pendidikan bila hal-hal teknis semacam ini tidak bisa kita tangani dengan baik.

 Untuk mengejar kualitas pendidikan sudah barang tentu kita harus merunutnya dari mulai tahapan input dan prosesnya, dan dari situ kita akan mendapatkan output yang kita harapkan. Apa sajakah yang masuk dalam variable input yang akan mempengaruhi output yang kita tuju yaitu kualitas pendidikan, antara lain sarana-prasarana pendidikan, murid, guru, kurikulum, buku-buku, bahan ajar,  dan sebagainya. Di pihak lain meskipun inputnya bagus bila variable prosesnya seperti media pembelajaran, bagaimana guru melaksanakan kegiatan belajar-mengajar, bagaimana siswa atau peserta didik  menerima atau menyerap materi ajar,  suasana kelas, dan sebagainya, tidak dilaksanakan dengan baik, maka tujuan yang kita harapkan tidak akan tercapai, demikian pula sebaliknya. Sehingga dua variable tersebut harus  berjalan secara simultan dengan baik bila kita menginginkan terjadi peningkatan kualitas pendidikan. Itu juga tidak mudah karena masih ada faktor-faktor eksternal  lainnya yang sedikit banyak ikut mempengaruhinya. 

 Masalah Input

Kalau kita mengamati gedung-gedung sekolah di berbagai wilayah baik mencakup wilayah kabupaten/kota atau provinsi, maka kondisinya bisa dikatakan belum memenuhi  standar sarana pendidikan yang ideal. Bahkan untuk gedung sekolah atau sarana pendidikan dari sekolah-sekolah yang disebut unggulan atau bahkan beberapa waktu yang lalu ada yang disebut RSBI/sekolah berstandar internasional, ternyata juga belum mencapai standar ideal apalagi bila dibanding dengan negara-negara maju. Di dalam satu kota saja kondisinya seringkali berbeda jauh antara bumi langit, bahkan yang menyedihkan ada sekolahan yang dekat dengan ibukota negara ataupun ibukota propinsi ataupun pusat pemerintahan kabupaten/kota dalam kondisi yang tidak layak. Belum lagi kalau kita bicara fasilitas sekolahan seperti  kecukupan ruang kelas, halaman sekolah untuk bermain, lapangan upacara/sarana olah raga, perpustakaan, laboratorium, klinik sekolah dan saran lainnya yang digunakan untuk proses belajar – mengajar di sekolah. Demikian juga kondisi para gurunya, meskipun telah dilakukan sertifikasi tetapi tetap saja kualitasnya masih beragam dan belum sesuai dengan yang diinginkan. Apalagi untuk sekolah-sekolah di daerah dan di wilayah terpencil. SDM guru masih jadi hambatan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Di pihak lain kondisi siswa juga beragam, untuk sekolah unggulan  memang lebih beruntung bisa mendapatkan siswa yang secara akademik unggul juga atau bisa mendapat bibit siswa yang pandai. Dan sudah barangtentu lebih memudahkan pihak sekolah untuk mencetak lulusan yang berkualitas. Apalagi ditambah, biasanya sekolah-sekolah unggulan tersebut mendapat SDM guru yang juga bagus. Dengan SDM guru yang berkualitas baik dan adanya input siswa yang unggulan, sudan tentu akan lebih memudahkan dalam proses belajar-mengajar. Sehingga sekolah-sekolah tersebut biasanya menghasilkan lulusan-lulusan terbaik, baik bisa mudah diterima di jenjang pendidikan yang lebih tinggi samapai perguruan tinggi, ataupun bahkan banyak yang terserap di pasar kerja dan menjadi rebutan perusahaan atau instansi ternama. Disamping itu baik tidaknya kualitas pendidikan juga tergantung dari kurikulum yang ada, apakah sudah sesuai dengan tujuan pendidikan kita, apa sih yang ingin kita capai. Apakah kurikulum itu hanya menampung sampah kepentingan berbagai pihak yang ingin diakomodasikan kepentingannya supaya menjadi bahan ajar dan masuk kurikulum. Akhirnya murid menjadi korban karena kelebihan beban dan ilmu yang didapat tidak jelas. Juga buku-buku ajar yang sarat kepentingan, sehingga kualitasnya masih bisa diperdebatkan.

Proses Belajar Mengajar

Proses belajar mengajar banyak kaitannya dengan kreativitas dan kualitas para guru. Ada guru yang asal ngajar, ngomong sendiri atau seperti  ngoceh tanpa mau tahu bahwa peserta didiknya paham atau tidak materi yang diajarkan. Ada yang hanya menulis terus di papan tulis atau white board. Ada yang memberi materi kemudian ditinggal pergi. Ada yang setiap hari marah-marah terus, karena masalah keluarga dibawa-bawa ke ruang kelas. Tapi banyak juga guru yang sudah siap dengan media pembelajaran dan materi ajar yang inovatif dan kreatif sehingga menarik dan mudah dipahami siswa. Banyak juga guru yang mengajar dengan dibarengi observasi langsung ke lapangan atau melihat langsung contoh di alam terbuka . banyak hal bisa dilakukan oleh guru-guru kreatif untuk menunjang pemahaman proses belajar-mengajar. Mereka juga bisa membangun suasana kelas dengan baik, sehingga para siswanya merasa nyaman dan penuh perhatian serta merasa ingin tahu dan mau mempelajarinya dengan baik. Pemahaman akan psikologi pendidikan, khususnya kondisi psikologis para siswanya sangatlah penting.  Di abad teknologi sekarang ini sudah barang tentu teknologi informasi dapat didayagunakan semaksimal mungkin untuk menunjang proses belajar para siswa. Sekarang ini para guru dan siswa dapat mencari acuan untuk materi pembelajaran dari internet, sehingga mereka bisa lebih kaya referensi dan juga materinya mendapat yang terkini. 

Menuju Kualitas Pendidikan

 Meskipun faktor input dan proses telah kita benahi dengan baik, dan itu tentunya memerlukan proses yang panjang karena permasalahan pendidikan di Indonesia begitu kompleks, tapi tidak begitu saja kualitas pendidikan akan langsung meningkat di Indonesia. Hal ini disebabkan masalah pemerataan pendidikanpun masih menjadi pekerjaaan rumah yang luar biasa. Masih banyak daerah yang warganya kesulitaan akses untuk memasuki lembaga pendidikan dasar, apalagi untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Hal-hal lain yang mempengaruhi kualitas pendidikan adalah faktor-faktor eksternal, baik berupa peraturan perundang-undangan, perda, kebijakan elite pendidikan  baik di pusat maupun di daerah, kebijakan kementerian dan para kepala daerah, target kelulusan, dan lain-lain. Misalnya, dengan adanya target kelulusan baik secara eksplisit maupun implisit, karena menyangkut prestise atau gengsi kepala daerah, juga adanya penghargaan dari instansi yang diatasnya, dalam kaitan dengan persentase kelulusan siswa. Akhirnya, mereka secara tidak langsung menekan Kepala Dinas Pendidikan, agar daerahnya mencapai kelulusan 100 % atau minimal 98-99%. Selanjutnya kepala dinas menekan baik secara halus atau vulgar ke para kepala sekolah. Hasilnya rekayasa kelulusan secara massal yang dilakukan dengan berbagai variasi teknik rekayasa, supaya semua sekolah mencapai kelulusan 100% atau minimal 98%.   Makanya jadi aneh, bagaimana bisa semua siswa sekolah lulus 100%. Benarkah mereka atau siswa itu pintar-pintar semua, benarkah kualitas pendidikan kita telah meningkat cukup signifikan karena ternyata para siswa telah semuanya menyerap materi ajar. Bisakah kita dengan bangganya, dengan menepuk dada, mengatakan bahwa kualitas pendidikan kita telah baik dan para siswa yang lulus telah memiliki kualitas yang cukup tinggi. Bisakah para elite pendidikan, para kepala daerah dan mereka yang mengelola lembaga-lembaga pendidikan menyombongkan diri dengan berkata:”Kita telah berhasil membangun dunia pendidikan kita, sehingga kualitas pendidikan telah mencapai derajad yang tinggi”. Oleh karena itu, Hari Kebangkitan Nasional ini bisa menjadi momentum pula terhadap bangkitnya dunia pendidikan Indonesia, yang telah disokong dengan anggaran yang sangat besar, sebesar minimal 20% dari APBN atau APBD. Melalui dunia pendidikan  diharapkan akan terwujud manusia Indonesia yang pandai dan berkarakter serta paham akan budaya bangsanya, dengan jiwa nasionalisme yang tinggi.