Balsem Hanya Jadi Penghangat, Tidak
Mengurangi Kemiskinan
Drs. H. Bambang P. Sumo, MA
Pemerhati Masalah Sosial, Politik dan
Budaya
Program Balsem atau BLSM yaitu Bantuan Langsung Sementara
Masyarakat yang merupakan program kompensasi kenaikan harga BBM atau sebenarnya
merupakan jelmaan baru dari BLT atau Bantuan Langsung Tunai, menuai banyak
kritik karena banyak yang tidak tepat sasaran sekaitan dengan data masyarakat
miskinnya dari Badan Pusat Statistik yang amburadul. Akibatnya banyak pimpinan
wilayah dari Lurah, Camat dan juga Walikota/Bupati yang sewot karena banyak
masyarakat miskin di daerahnya tidak mendapat kucuran Balsem. Malahan ada yang
menolak mentah-mentah untuk menyalurkannya dan tidak urung Gubernur DKI Jakarta
Jokowi pun tidak setuju karena dianggap tidak mendidik. Menurut Jokowi
sebaiknya bukan program seperti ini yang diinginkan tetapi program yang
sifatnya produktif dan membuat masyarakat mau berusaha.
Data Miskin
Kalau bicara masalah data, data apapun, di negeri ini dari
semenjak jaman Orde Baru sampai jaman Reformasi tidak ada benarnya, masih tetap
amburadul. Data tentang kemiskinan misalnya, bisa dimiliki beberapa instansi
yang celakanya datanya tidak sama, masing-masing instansi dengan parameter
sendiri mengumpulkan datanya sendiri. Untuk data impor atau ekspor, data hasil
pertanian juga setali tiga uang, tidak ada yang sama. Meskipun sekarang ini berdasarkan
undang-undang yang ada BPS lah yang menjadi leading sektor untuk data. Namun
demikian ternyata BPS masih kedodoran dalam akurasi data. Konon dari dulu
sampai sekarang ada yang namanya data politik, data perencanaan dan data riil.
Tergantung kepentingannya, mau mengajukan program atau kegiatan maka yang
disebut data perencanaan ada kecenderungan digelembungkan supaya bisa mendapat
anggaran yang berlebih. Kalau bicara tentang kemiskinan datanya cenderung
diperkecil, sehingga bisa dianggap kemiskinan sudah berhasil diturunkan. Belum lagi kalau kita bicara data
kependudukan, dimana pemerintah masih dipusingkan dengan adanya data ganda
penduduk yang cukup besar karena masih banyak penduduk yang mendaftarkan
dirinya ke beberapa wilayah tapi belum sempat dihapus setelah terlaksananya
program E-KTP dari Kementerian Dalam Negeri. Permainan data statistik di
Indonesia ini cukup membingungkan banyak pihak, karena masing-masing lembaga
mengklaim kalau datanya yang paling valid. Ketidakakuratan data rumah tangga
miskin menyebabkan banyak program kemiskinan menjadi tidak tepat sasaran,
misalnya Raskin, Balsem dan program lainnya.
Program Simtomatis
Program Balsem yang diberikan kepada rumah tangga sasaran
setiap dua bulan sekali atau sebesar Rp 300 ribu (sebulan Rp 150 ribu),
sebenarnya cukup lumayan bagi mereka yang masuk kategori sangat miskin. Balsem
paling tidak bisa menjadi penghangat atau obat dari rasa pusing menghadapi
beban hidup, atau sifatnya simtomatis. Simtomatis yang hanya mengobati rasa
sakit tapi tidak mengobati penyebab rasa sakitnya. Dengan program-program yang
sifatnya simtomatis, seperti Balsem, Raskin, Jamkesmas, bansos, tidak akan
dapat mengurangi angka kemiskinan. Penduduk miskin akan tetap banyak tanpa ada
dukungan program-program yang secara struktural bisa mengangkat harkat hidup
mereka, atau program yang mampu meningkatkan pendapatan keluarga miskin secara
berkelanjutan, bukan program yang sifatnya periodik atau ad hoc. Pemerintah dan
perusahaan-perusahaan melalui program
Corporate Social Responsibility serta
lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya dapat mendisain program yang dapat
meningkatkan pendapatan para keluarga miskin, khususnya yang menyasar para
anggota keluarga miskin, apakah kepala keluarganya (khususnya yang menganggur),
istrinya, atau anak-anaknya untuk berwirausaha secara produktif melalui
permodalan dan magang serta pelatihan ketrampilan sederhana yang dapat
digunakan untuk mencari penghasilan dengan mudah. Bisa juga mereka dilatih
untuk pekerjaan-pekerjaan sederhana yang tidak memerlukan keterampilan atau pendidikan
yang tinggi. Hal ini mengingat tidak setiap orang bisa berwirausaha atau juga
berdagang.
Jumlah Penduduk Makin Meledak
Bertambahnya jumlah penduduk Indonesia semakin
mengkhawatirkan, setiap tahun bertambah sekitar 3,5 juta atau setara penduduk
Singapore. Jumlah penduduk Jakarta saja yang sekitar 10 juta sudah setara
dengan setengah penduduk Australia yang punya penduduk 20 juta. Sekarang ini
Negara kita telah terbebani penduduk sebanyak 240 juta, dengan kualitas
penduduk yang sangat rendah. Rata-rata pendidikan masyarakat Indonesia belum
sampai pada level lulus SMA atau sederajat, rata pendidikan nya masih SMP plus.
Dengan kondisi yang memprihatinkan tersebut, dengan sendirinya tingkat
kesejahteraan masyarakat kitapun sudah bisa ditebak. Beban berat inilah yang
ditanggung negara kita tercinta. Bisa kita bayangkan, dengan penduduk yang
sebesar itu berapa fasilitas pendidikan, kesehatan, transportasi, perumahan,
perkantoran, infrastruktur, pasar, dan sebagainya yang harus kita sediakan.
Setiap tahun terus bertambah, tidak heran kalau pemerintah juga kedodoran
melayani pemudik lebaran yang akan mudik ke Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa
Timur, yang diperkirakan ada 9,5 juta pemudik dari DKI Jakarta dan sekitarnya.
Bagaimana kita lihat setiap hari kemacetan lalu lintas di Jakarta dan kota-kota
lain di Indonesia yang setiap tahunnya bertambah parah, karena tidak pernah ada
solusi, sedangkan jumlah penduduk terus bertambah. Bagaimana ribuan penduduk
miskin yang antre BLSM sampai terinjak-injak seperti di Tangerang belum lama
ini. Ini semua akibat jumlah penduduk yang makin tidak terkendali, akibatnya
kemiskinan pun semakin susah pula dikendalikan karena rendahnya SDM dari
penduduk itu sendiri. Akhirnya seperti lingkaran setan, dimana keluarga miskin
menghasilkan anak-anak yang tidak berpendidikan, dan anak-anak tersebut
nantinya akan memproduksi generasi yang demikian juga. Oleh karena itu
pengendalian jumlah penduduk harus ditangani dengan sangat serius oleh
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sekarang ini program ini banyak
diabaikan oleh pemerintah pusat dan daerah karena dipandang tidak penting, karena
manfaaatnya tidak dapat langsung dilihat dan dirasakan dalam periode 5 tahun
jabatan politik.
Published in Banten Ekspres Juli 2013
