Permainan Para Politisi Perlu Terus Dikritisi

Drs. H. Bambang P. Sumo, MA

Pemerhati Masalah Sosial, Budaya, dan Politik

Informasi yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi Tahap II untuk Proyek Hambalang menyatakan adanya indikasi keterlibatan para anggota DPR-RI dalam penggelembungan anggaran proyek. Selain itu KPK juga mengendus adanya indikasi permainan untuk proyek PON Riau, terindikasi atau ada dugaan para anggota DPR juga ikut dalam permainan anggaran. Kita tahu bahwa beberapa politisi DPR sedang dalam penyelidikan dan penyidikan KPK, juga ada yang dalam tahap persidangan dan malahan beberapa sudah divonnis atau dijatuhi hukuman. Kalau itu tadi banyak para politisi Senayan yang terlibat beberapa kasus, juga setali tiga uang, para politisi DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota banyak pula terjerat kasus hukum. Umumnya kasus-kasus hukum di atas berkaitan dengan masalah kongkalikong alias persekongkolan alias hanky panky antara para politisi di legislatif dengan mitranya di eksekutif untuk urusan anggaran atau proyek di APBN atau APBD Propinsi dan Kabupaten/Kota. Bisa dalam bentuk titipan proyek, meloloskan suatu usulan kegiatan/proyek, penggelembungan angka dan modus-modus lainnya, baik langsung dengan eksekutif atau instansi yang bersangkutan maupun dengan pihak ketiga yang dijanjikan akan melaksanakan proyek tersebut. Kasus M. Nazarudin mantan Bendahara Partai Demokrat menjadi salah satu contoh yang fenomenal dan hiruk pikuk yang sampai sekarang ramai menjadi bahan gunjingan orang di negeri ini, yang mana kasus ini banyak melibatkan para politisi nasional terkenal. Bahkan sampai saat ini Nazarudin terus berkicau (heran juga napi bisa diwawancara wartawan dengan bebas) membongkar perselingkuhan anggaran yang dilakukan para politisi di DPR-RI.

Bagaimana dengan Pilkada?

Dalam beberapa pemilihan kepala daerah atau Pilkada yang sudah dilaksanakan, atau baru usai dilaksanakan, atau masih dalam proses pelaksanaan, seperti Propinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, NTB, Kalimantan Timur, dan  juga beberapa Kabupaten/Kota seperti Kota Tangerang, Kota Probolinggo, Kabupaten Lebak, Kota Samarinda, beberapa calon kepala daerah tidak hanya dicalonkan oleh satu atau dua partai pendukung bahkan sangat banyak partai yang mengusung calon tersebut. Seperti Fauzi Bowo ketika mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta diusung oleh beberapa partai besar dan partai non parlemen, pada putaran kedua Foke-Nara didukung oleh Partai Demokrat, Partai Golkar, PKS, PAN, PPP, PKB, dan Partai Hanura serta beberapa partai non parlemen. Sedangkan yang luar biasa adalah dukungan untuk calon Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Saifullah Yusuf; calon incumbent ini memborong 10 partai yang memiliki 70 kursi di parlemen alias sapu bersih, dan 19 partai non parlemen. Bandingkan dengan calon gubernur Bambang DH-M. Said Abdulah yang hanya didukung PDIP dengan 17 kursi DPRD, dan Khofifah-Herman S. Sumawiredja yang didukung PKB  dan 7 partai kecil lainnya dengan 13 kursi di DPRD. Tidak kalah dengan Jawa Timur, Calon Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak dan Mukmin Faisyal dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim juga ikut-ikutan memborong partai politik seperti halnya Soekarwo-Saifullah Yusuf. Awang diusung oleh 10 partai politik, yaitu Partai Golkar, Demokrat, PAN, PKS, PBB, Partai Patriot, PDK, PDS, PKB, dan Hanura, yang memiliki 67 persen kursi di parlemen. Apakah perahu yang dipakai untuk mendukung pencalonan ini gratis? Katanya tidak ada makan siang yang gratis, tidak ada yang cuma-cuma dengan memberikan dukungan gratis; dan inilah kesempatan para elit politik untuk mendapat durian runtuh yang dapat mempertebal pundi-pundi kantong pribadi maupun partai. Negosiasi diam-diam dan seringkali alot bisa terjadi untuk mencari kesepakatan win-win, anda suka saya suka. Bukan rahasia lagi kalau ada maharnya untuk menyewa perahu yang digunakan untuk berlayar di lautan kompetisi Pilkada, bisa dalam hitungan ratusan juta atau milyaran rupiah. Mereka yang melakukan belanja partai besar-besaran adalah umumnya para calon incumbent atau pasangan yang memiliki sumber keuangan besar, dengan harapan cara itu dapat memenangkan Pilkada. Tapi ternyata tidak selalu sesuai harapan, bisa kita lihat di DKI Jakarta yang dimenangkan oleh Jokowi-Ahok yang diusung PDIP dan Gerindra, sedangkan Foke-Nara mengeroyok melalui beberapa partai besar dan kecil.

Para Politisi di Pileg

Ketika ngobrol dengan teman-teman yang ada di legislatif yang mau “nyaleg” dan juga dengan para sahabat dari non parlemen yang mau “nyaleg”, hampir mayoritas dari mereka lebih percaya pada serangan fajar menjelang Pemilu Legislatif/Pileg dari pada melakukan blusukan atau promosi dan sosialisasi ke masyarakat. Menurut mereka model promosi atau sosialisasi hanya membuang-buang uang saja. Lebih efektif mendatangi mereka dengan bujukan amplop. Umumnya para calon legislatif/ caleg sudah punya keyakinan bahwa masyarakat tidak akan memilih tanpa diberikan uang sebagai pemancingnya. Oleh karena itu para caleg ini telah membentuk tim sukses yang bertugas untuk bergerilya dan saling mengintip kekuatan lawannya. Besarnya serangan fajar tergantung dari lawan politiknya yang bergerilya di wilayah dapilnya. Tampaknya hal ini didukung oleh KPU, terbukti dengan keluarnya Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013, yang membatasi jumlah dan jenis alat peraga untuk sosialisasi atau kampanye partai politik dan calon legislatif.

Lesson Learned Dari Kota Detroit Bagi Pemerintah Daerah

Drs. H. Bambang P. Sumo, MA

                                           Pemerhati Masalah Sosial, Politik dan Budaya

Bagi yang pernah tinggal di Amerika Serikat (AS) pasti akan tercengang ketika menerima berita kalau Kota industri seperti Detroit bisa mengalami kebangkrutan yang amat fatal, karena rasanya ketika penulis tinggal di AS terasa semua dikelola teramat rapi  dan baik, termasuk public services dikelola denga

n sangat baik dan semua hal berjalan sesuai dengan koridor aturan yang ada, serta masyarakatnya juga sangat menghormati hukum. Tapi siapa sangka Kota Detroit di negara bagian Michigan yang terkenal sebagai kota pusat industri otomotif untuk merk-merk terkenal seperti Ford, GM dan Chrysler di Amerika Serikat mengalami kebangkrutan. Kota ini terbelit hutang yang sangat besar USD 18,5 milyar atau sekitar 185 triliun bila memakai kurs USD 1= Rp. 10.000 tapi kalau memakai kurs rupiah yang sekarang melemah ke Rp 11.000 maka nilainya akan bertambah besar. Saking besarnya hutang tersebut, pemerintah Kota Detroit tidak sanggup lagi membayarnya, dan selanjutnya tanggal 18 Juli lalu secara resmi mengajukan status pailit ke Pengadilan Federal Amerika Serikat. Bangkrutnya Detroit telah menyebabkan pelayanan publik sangat terganggu, dan akibatnya kota ini menjadi kota hantu karena lampu penerangan kota mati, kriminalitas naik drastis, hanya sepertiga ambulan yang berfungsi, pelayanan darurat menurun, angka pengangguran meningkat sangat luar biasa, sehingga menyebabkan ratusan ribu penduduk kota pindah ke kota lain yang lebih menjajikan. Padahal tadinya Detroit merupakan kota urban yang bersinar yang dipenuhi gedung pencakar langit, pabrik dan perumahan mewah. Ini semua gara-gara mismanajemen dan skandal korupsi yang melilit di tubuh pemerintah Kota Detroit. Keadaan seperti ini bisa saja menimpa pemerintah daerah di negara kita, mengingat banyak pemerintah daerah dikelola dengan cara-cara yang serampangan dan melanggar banyak peraturan yang ada. Ini terbukti dengan makin banyaknya kepala daerah yang terlibat skandal korupsi yang masuk penanganan KPK.

Mismanajemen   

Baru-baru ini mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo alias Foke menyindir Gubernur DKI penggantinya Joko Widodo atau popular dengan nama Jokowi, dengan mengatakan hati-hati dengan penggunaan anggaran untuk Jakarta supaya tidak seperti Detroit yang bangkrut. Program-program Jokowi tentu tidak akan membangkrutkan Jakarta sepanjang tetap berpegang pada koridor dan peraturan yang telah ditetapkan, juga bila DPRD berfungsi dengan normal dan baik maka pengawasan dan control akan berjalan melalui ruang legislatif. Demikian pula stakeholders lainnya pasti juga akan ikut mengawasi, karena Propinsi DKI Jakarta merupakan ibukota negara. Di pihak lain pemerintah daerah lainnya di Indonesia, tidak akan mengalami kebangkrutan seperti Detroit bila tidak terjadi mismanajemen dan para kepala daerah tidak berlaku seperti cowboy yang menghambur-hamburkan keuangan daerah, dan menumpuk hutang di luar kemampuan daerah. Ini bisa terjadi bila terjadi perselingkuhan alias hanky panky antara eksekutif dan legislatif. Meskipun sebetulnya peraturan tentang keuangan daerah telah memberi rambu-rambu yang jelas, bahwa pemerintah daerah tidak dapat begitu saja berhutang untuk menutup deficit anggarannya tanpa melalui persetujuan DPRD, dan bila ada persetujuan dari dewan maka jumlah hutang yang diperbolehkanpun sudah diatur atau dibatasi oleh undang-undang.

Pelajaran yang baik

Semakin banyak kepala daerah, gubernur, bupati dan walikota, yang berurusan dengan hukum karena menyalahgunakan keuangan daerah. Ada indikasi karena ingin supaya bisa kembali modal setelah menghabiskan uang milyaran dari kantongnya untuk meraih jabatan tersebut melalui Pemilukada/Pilkada, ataupun terkait dengan anggaran untuk pencitraan politik melalui bantuan sosial alias bansos. Ini semua sudah barang tentu dapat menguras keuangan daerah, dan seringkali mereka tidak menyadari kalau ini dapat membuat pemerintah daerah gulung tikar. Bangkrutnya Kota Detroit bisa menjadi pelajaran yang baik atau lesson learned bagi pemerintah daerah supaya  mereka mengelola daerahnya dengan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, sehingga wilayahnya bisa tumbuh baik dan kesejahteraan rakyatnya meningkat. Sekarang yang banyak dialami di berbagai daerah adalah terjadi stagnasi pembangunan, karena APBD-nya tersedot untuk membayar tunjangan dan honor-honor pejabat dan pegawainya yang melebihi jumlah anggaran pembangunan. Ini bisa kita lihat betapa sangat besarnya tunjangan dari pejabat daerah setingkat gubernur, bupati, walikota, sekda, para  kepala dinas yang melebihi para pejabat dan pejabat negara di tingkat pusat. Padahal pendapatan daerahnyapun sangat kecil. Konsekuensinya  pelayanan publik terseok-seok dan pembangunan infrastruktur tertinggal serta juga pembangunan sektor-sektor lainnya.  Dengan sendirinya daerah tersebut menjadi tidak menarik bagi investor untuk menanamkan modalnya ke wilayah tersebut, apalagi bila diimbuhi dengan biaya perijinan (di luar biaya resmi/perda) yang sangat tinggi yang diminta para kepala daerah baik secara langsung maupun melalui anak buahnya. Ini membuat investor bisa lari, dan dengan tidak adanya investasi dengan sendirinya memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah dan mempersempit lapangan pekerjaaan. Dan ujung-ujungnya kesejahteraan masyarakatnya rendah dan angka kemiskinan dan pengangguran tinggi. 

Membangkitkan Rasa Hormat Terhadap Kebhinekaan

Drs. H. Bambang P. Sumo, MA

Pemerhati Masalah Sosial, Politik dan Budaya

 

Kita baru saja usai memperingati 68 tahun kemerdekaan negara ini, lepas dari negeri yang terjajah menjadi negeri yang merdeka dan berdaulat. Sejarah telah mencatat dengan tinta emas perjuangan para pahlawan bangsa  yang bahu membahu berjuang melawan penindasan para penjajah tanpa berhitung untung rugi atau tanpa pamrih dan tidak membedakan dari mana asal muasal, agama dan suku.  Mereka semua bersatu padu mengusir penjajah melalui jalan masing-masing. Dan berkat perjuangan para pendahulu kita itu pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia menjadi negara yang berdaulat  memiliki wilayah dan pemerintahan sendiri. Sejak masa kemerdekaan  berbagai  tantangan dan goncangan terhadap negara yang kita cintai ini terus terjadi, dari masa RIS sampai Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi yang semua penuh dengan gejolak. Masalah utama dari semua ini karena adanya keberagaman atau kebhinekaan dari rakyat Indonesia yang belum tuntas terintegrasi dan terakomodasi. Bahkan semenjak Orde Reformasi yang bergulir  pada tahun 1998 seiring dengan lengsernya Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaan, bukannya memperkuat kohesi masyarakat Indonesia, tapi justru meningkatkan semangat kedaerahan dan kesukuan, dan menjauh dari semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Padahal semangat UUD 1945 mengatakan bahwa setiap warganegara Indonesia berhak untuk tinggal dan bekerja dimanapun di wilayah negara ini. Tetapi kenyataannya sekarang di daerah-daerah banyak sekat-sekat primordialisme dibentangkan. Nasionalisme dan keindonesiaan dari masyarakat dan elite politik, elite masayarakat, maupun elite birokrasi di daerah makin luntur menjadi lebih mementingkan ego kedaerahan, kelompok ataupun kerabat.

 Peliknya Multikultur

Para kolega yang berasal dari berbagai negara ataupun expatriate yang datang di Indonesia seringkali terkagum-kagum begitu mengetahui bahwa negeri ini memiliki ribuan pulau dengan berbagai suku bangsa serta ribuan bahasa daerah. Mereka menyatakan kekaguman dengan menyatakan betapa sulitnya mengelola keberagaman atau kebhinekaan tersebut, karena pemerintah di negerinya tidak menghadapi situasi multikultur  atau keberagaman yang sedemikian pelik seperti di Indonesia, yang tentu saja akan mempengaruhi aspek-aspek sosial, politik, budaya, ekonomi, hankam dan sebagainya. Oleh karena itu bila situasi seperti ini tidak dikelola dengan baik tentu akan dapat menimbulkan friksi dan perpecahan bangsa. Hal ini seringkali muncul bila terjadi benturan-benturan kepentingan, seperti bentrokan antar suku, antar komunitas, antar wilayah,  antar kelompok, antar organisasi massa, antar kampung. Ini semua seringkali disebabkan masih kuatnya unsur SARA. Dari hari ke hari sikap yang cenderung mengarah ke SARA ini tidak makin melembut tapi makin mencuat dengan dibungkus berbagai kepentingan dan kemasan yang kelihatan lebih canggih. Dalam situasi politik yang makin menghangat seperti sekarang ini karena menjelang Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, maka  benturan-benturan itu kemungkinan akan banyak terjadi di berbagai wilayah. Belum lagi Pemilukada baik untuk Gubernur ataupun Bupati/Walikota akan banyak mengeksploitasi kelompok-kelompok multikultur dengan penduduk asli.

Mengelola Keberagaman

Negeri kita tercinta dibangun berdasar kondisi kebhinekaan atau dengan melalui pondasi keberagaman masyarakat yang memiliki cita-cita yang sama untuk mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia. Semenjak awal sudah disadari betul oleh “founding fathers” kita yang mendirikan negeri ini dan mendeklarasikan Soempah Pemoeda pada tahun 1928. Keindonesiaan dan nasionalisme inilah yang harus terus kita bina, pertahankan dan tumbuhkan ke segenap insan Indonesia. Setiap orang harus menyadari bahwa meskipun kita berbeda dari sisi asal wilayah, etnik, agama, status sosial dan beragam perbedaan lainnya, tapi harus tetap diingat  bahwa kita adalah orang Indonesia dan sama-sama memiliki negeri ini. Itulah jiwa nasionalisme. Seperti orang Amerika Serikat, meskipun berasal dari berbagai bangsa tapi dengan bangga mereka menyebut dirinya sebagai Americans. Seperti juga orang Thailand, suatu saat sewaktu sedang menghadiri workshop yang diselenggarakan oleh POPIN-ESCAP di Bangkok, penulis menjumpai suatu situasi yang menurut penulis merupakan suatu hal yang luar biasa. Pada waktu sedang berjalan dari hotel ke tempat workshop, penulis melewati sebuah instansi pemerintah yang sedang melaksanakan upacara. Pada saat itu terdengar dinyanyikan lagu kebangsaan Thailand, dan orang Thailand yang sedang berjalan di trotoar di depan instansi tersebut langsung berhenti dengan sikap sempurna sampai lagu kebangsaan tersebut selesai dinyanyikan. Situasi seperti ini saya kira sulit atau bahkan tidak mungkin dijumpai di Indonesia.

Sekarang ini yang menjadi pekerjaan rumah kita adalah bagaimana meningkatkan nasionalisme dan mengelola keberagaman atau kebhinekaan bangsa ini. Ini semua bisa dimulai dari lingkungan terkecil keluarga sampai di lembaga-lembaga pendidikan sejak dini. Bagaimana semenjak kanak-kanak diajarkan cinta tanah air dan juga menghormati keberagaman yang ada di sekitar kita. Kita harus bisa “build bridges” yang menghubungkan perbedaan antar etnik, antar agama, antar status sosial dan sebagainya dan membangun pemahaman bersama (common understanding) serta sikap saling menghormati secara lintas budaya. Disamping itu perlu terus-menerus agar masyarakat meningkatkan sensitivitas lintas budaya yang bisa secara efektif meningkatkan cultural awareness, cross-cultural understanding, serta bisa menumbuhkan respon dan sikap positif terhadap hal-hal yang dilakukan anggota budaya yang lain (Yook, 2013). Melalui peningkatan sensitivitas lintas budaya ini diharapkan masing-masing individu atau masyarakat/komunitas akan memiliki pengetahuan yang lebih baik terhadap budaya yang lain, memiliki informasi yang lebih akurat tentang budaya lain, serta mengurangi stereotype. Bila semua ini bisa dijalankan dengan baik dan semua pihak mendukung serta memiliki keinginan untuk hidup secara harmonis, maka semangat kebangsaan, nasionalisme dan konflik sosial, konflik rasial dan etnik bisa hilang dari bumi Indonesia, dan tentu saja kita akan menjadi bangsa yang besar, kuat dan modern.

Balsem Hanya Jadi Penghangat, Tidak Mengurangi Kemiskinan

Balsem Hanya Jadi Penghangat, Tidak Mengurangi Kemiskinan

Drs. H. Bambang P. Sumo, MA

Pemerhati Masalah Sosial, Politik dan Budaya

Program Balsem atau BLSM yaitu Bantuan Langsung Sementara Masyarakat yang merupakan program kompensasi kenaikan harga BBM atau sebenarnya merupakan jelmaan baru dari BLT atau Bantuan Langsung Tunai, menuai banyak kritik karena banyak yang tidak tepat sasaran sekaitan dengan data masyarakat miskinnya dari Badan Pusat Statistik yang amburadul. Akibatnya banyak pimpinan wilayah dari Lurah, Camat dan juga Walikota/Bupati yang sewot karena banyak masyarakat miskin di daerahnya tidak mendapat kucuran Balsem. Malahan ada yang menolak mentah-mentah untuk menyalurkannya dan tidak urung Gubernur DKI Jakarta Jokowi pun tidak setuju karena dianggap tidak mendidik. Menurut Jokowi sebaiknya bukan program seperti ini yang diinginkan tetapi program yang sifatnya produktif dan membuat masyarakat mau berusaha.

Data Miskin

Kalau bicara masalah data, data apapun, di negeri ini dari semenjak jaman Orde Baru sampai jaman Reformasi tidak ada benarnya, masih tetap amburadul. Data tentang kemiskinan misalnya, bisa dimiliki beberapa instansi yang celakanya datanya tidak sama, masing-masing instansi dengan parameter sendiri mengumpulkan datanya sendiri. Untuk data impor atau ekspor, data hasil pertanian juga setali tiga uang, tidak ada yang sama.  Meskipun sekarang ini berdasarkan undang-undang yang ada BPS lah yang menjadi leading sektor untuk data. Namun demikian ternyata BPS masih kedodoran dalam akurasi data. Konon dari dulu sampai sekarang ada yang namanya data politik, data perencanaan dan data riil. Tergantung kepentingannya, mau mengajukan program atau kegiatan maka yang disebut data perencanaan ada kecenderungan digelembungkan supaya bisa mendapat anggaran yang berlebih. Kalau bicara tentang kemiskinan datanya cenderung diperkecil, sehingga bisa dianggap kemiskinan sudah berhasil  diturunkan. Belum lagi kalau kita bicara data kependudukan, dimana pemerintah masih dipusingkan dengan adanya data ganda penduduk yang cukup besar karena masih banyak penduduk yang mendaftarkan dirinya ke beberapa wilayah tapi belum sempat dihapus setelah terlaksananya program E-KTP dari Kementerian Dalam Negeri. Permainan data statistik di Indonesia ini cukup membingungkan banyak pihak, karena masing-masing lembaga mengklaim kalau datanya yang paling valid. Ketidakakuratan data rumah tangga miskin menyebabkan banyak program kemiskinan menjadi tidak tepat sasaran, misalnya Raskin, Balsem dan program lainnya.

Program Simtomatis

Program Balsem yang diberikan kepada rumah tangga sasaran setiap dua bulan sekali atau sebesar Rp 300 ribu (sebulan Rp 150 ribu), sebenarnya cukup lumayan bagi mereka yang masuk kategori sangat miskin. Balsem paling tidak bisa menjadi penghangat atau obat dari rasa pusing menghadapi beban hidup, atau sifatnya simtomatis. Simtomatis yang hanya mengobati rasa sakit tapi tidak mengobati penyebab rasa sakitnya. Dengan program-program yang sifatnya simtomatis, seperti Balsem, Raskin, Jamkesmas, bansos, tidak akan dapat mengurangi angka kemiskinan. Penduduk miskin akan tetap banyak tanpa ada dukungan program-program yang secara struktural bisa mengangkat harkat hidup mereka, atau program yang mampu meningkatkan pendapatan keluarga miskin secara berkelanjutan, bukan program yang sifatnya periodik atau ad hoc. Pemerintah dan perusahaan-perusahaan melalui  program Corporate Social Responsibility  serta lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya dapat mendisain program yang dapat meningkatkan pendapatan para keluarga miskin, khususnya yang menyasar para anggota keluarga miskin, apakah kepala keluarganya (khususnya yang menganggur), istrinya, atau anak-anaknya untuk berwirausaha secara produktif melalui permodalan dan magang serta pelatihan ketrampilan sederhana yang dapat digunakan untuk mencari penghasilan dengan mudah. Bisa juga mereka dilatih untuk pekerjaan-pekerjaan sederhana yang tidak memerlukan keterampilan atau pendidikan yang tinggi. Hal ini mengingat tidak setiap orang bisa berwirausaha atau juga berdagang.

  
Jumlah Penduduk Makin Meledak

Bertambahnya jumlah penduduk Indonesia semakin mengkhawatirkan, setiap tahun bertambah sekitar 3,5 juta atau setara penduduk Singapore. Jumlah penduduk Jakarta saja yang sekitar 10 juta sudah setara dengan setengah penduduk Australia yang punya penduduk 20 juta. Sekarang ini Negara kita telah terbebani penduduk sebanyak 240 juta, dengan kualitas penduduk yang sangat rendah. Rata-rata pendidikan masyarakat Indonesia belum sampai pada level lulus SMA atau sederajat, rata pendidikan nya masih SMP plus. Dengan kondisi yang memprihatinkan tersebut, dengan sendirinya tingkat kesejahteraan masyarakat kitapun sudah bisa ditebak. Beban berat inilah yang ditanggung negara kita tercinta. Bisa kita bayangkan, dengan penduduk yang sebesar itu berapa fasilitas pendidikan, kesehatan, transportasi, perumahan, perkantoran, infrastruktur, pasar, dan sebagainya yang harus kita sediakan. Setiap tahun terus bertambah, tidak heran kalau pemerintah juga kedodoran melayani pemudik lebaran yang akan mudik ke Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, yang diperkirakan ada 9,5 juta pemudik dari DKI Jakarta dan sekitarnya. Bagaimana kita lihat setiap hari kemacetan lalu lintas di Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia yang setiap tahunnya bertambah parah, karena tidak pernah ada solusi, sedangkan jumlah penduduk terus bertambah. Bagaimana ribuan penduduk miskin yang antre BLSM sampai terinjak-injak seperti di Tangerang belum lama ini. Ini semua akibat jumlah penduduk yang makin tidak terkendali, akibatnya kemiskinan pun semakin susah pula dikendalikan karena rendahnya SDM dari penduduk itu sendiri. Akhirnya seperti lingkaran setan, dimana keluarga miskin menghasilkan anak-anak yang tidak berpendidikan, dan anak-anak tersebut nantinya akan memproduksi generasi yang demikian juga. Oleh karena itu pengendalian jumlah penduduk harus ditangani dengan sangat serius oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sekarang ini program ini banyak diabaikan oleh pemerintah pusat dan daerah karena dipandang tidak penting, karena manfaaatnya tidak dapat langsung dilihat dan dirasakan dalam periode 5 tahun jabatan politik.

Published in Banten Ekspres Juli 2013